Aspek konservasi dalam pembangunan hutan tidak seharusnya kontradiktif dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Perhutanan Sosial menjadi salah satu program pemerintah yang memberikan akses ruang kelola hutan kepada masyarakat.
Pun di kawasan konservasi, hal tersebut bisa dimungkinkan melalui skema Kemitraan Kehutanan.
Ditjen KSDAE dan Ditjen PSKL bahu membahu bersinergi untuk mewujudkan komitmen tersebut.Pertengahan September ini, Halimun Salak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan Nota Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama dalam bidang kemitraan kehutanan di kawasan konservasi. Shared-learning bagi UPT KSDAE melalui pencermatan draft PKS Kemitraan Konservasi yang sedang diproses oleh TN Bentarum dan TN Gunung Leuser serta PKS pemberdayaan masyarakat yang berlaku di Halimun Salak.
Pembahasan ini diharapkan mampu menghasilkan pakem PKS Kemitraan Konservasi yang akan diterapkan pada UPT KSDAE. (woe)
Teks dan Foto : Hermita Widi
