Lahan Kritis di TNGHS

Pemulihan Lahan Kritis di Taman Nasional Halimun Salak

dengan Pendekatan Kearifan Lokal

Oleh

Asri Muliawati

(BP4K Kab. Sukabumi)

 

Foto0160

 

 

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Sejak tahun 2003 kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada kelompok hutan gunung halimun dan gunung salak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten berubah fungsi menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 175/Kpts-II/2003, kawasan TNGHS ditetapkan seluas 113.357 hektar. Tujuan perubahan fungsi tersebut adalah melestarikan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan halimun salak yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, dan melindungi keberadaan sumber mata air bagi kepentingan masyarakat disekitarnya. Status kawasan halimun salak sebagai taman nasional mengharuskan penerapan sistem pengelolaan zonasi. Kondisi ini belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh seluruh masyarakat di sekitar kawasan. Masyarakat menganggap keberadaan TNGHS telah membatasi kebebasan untuk memanfaatkan sumberdaya kawasan.

Di sisi lain, kegiatan perambahan dan penambangan liar di kawasan TNGHS masih banyak terjadi sehingga menyebabkan lahan kritis semakin luas. Tercatat sampai tahun 2009, ± 30% dari luas kawasan TNGHS rusak dan perlu penghutanan kembali. Keberhasilan dalam upaya memperbaiki kerusakan dan melestarikan hutan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat sekitar kawasan. Karena itu, perlu dikembangkan kembali pemahaman ekologi bahwa ada hubungan timbal balik yang erat antara lingkungan khususnya hutan dengan manusia yang mengelolanya.

Pemahaman ini pada dasarnya telah dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan. Pemahaman tersebut tercermin dalam kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun temurun berasal dari kebijaksanaan karuhun atau nenek moyang. Dalam hal ini kearifan lokal masyarakat suku sunda yang berada di sekitar TNGHS.

 

B. Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan kepada pengelola TNGHS dalam menentukan strategi pemulihan lahan kritis di dalam dan sekitar kawasan.

 

 II. Pembahasan

Kearifan Lokal

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan dan lokal berarti suatu tempat. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan, nilai-nilai, atau pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan diikuti oleh anggota masyarakat setempat.

Bentuk kearifan lokal dapat berwujud nyata dan tidak berwujud (intangible). Kearifan lokal yang berwujud nyata diantaranya catatan primbon, prasi (budaya tulis di atas lembaran daun lontar), kalender kuno, bangunan candi, benda pusaka dan karya seni tradisional. Kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara turun temurun, misalnya berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai ajaran tradisional.

Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara lisan/verbal dari generasi ke generasi. Misalnya kearifan lokal yang mengandung etika lingkungan sunda ‘hirup katungkul ku pati, paeh teu nyaho di mangsa’ (segala sesuatu ada batasnya, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan). ‘Kudu inget ka bali geusan ngajadi’ (Manusia bagian dari alam, harus mencintai alam, tidak tepisahkan dari alam).

 

Upaya Pemulihan Lahan Kritis dengan pendekatan kearifan lokal

Pendekatan kearifan lokal adalah penggunaan metoda yang berasal dari nilai-nilai kebijaksanaan masyarakat lokal (dalam hal ini dari nilai-nilai budaya sunda tua) dalam menangani masalah di lingkungannya.

Nilai-nilai budaya Sunda tua diperoleh dari suku baduy dalam, Kampung Naga, kasepuhan Ciptagelar, dan desa-desa adat lainnya di daerah sunda. Komunitas masyarakat tersebut masih memegang teguh adat istiadat yang diturunkan secara lisan dari orang-orang tua ke generasi dibawahnya.

Dasar untuk melakukan pelestarian alam dalam kearifan lokal terdapat pada ungkapan suci ing pamrih rancage gawe (antara manusia dan alam adalah bagian yang menyatu tidak terpisah). Masyarakat tradisional seperti komunitas suku baduy beranggapan bahwa mereka hidup bersama alam, dan bukan di alam seperti sikap kebanyakan masyarakat modern. Oleh karena itu, masyarakat tradisional memiliki solidaritas yang lebih kuat dengan alam. Kegiatan terhadap alam terlihat pada ungkapan leuweung ruksak, cai beak, ra’yat balangsak (hutan rusak, air habis, rakyat sengsara), atau leuweung kaian, gawir awian, sampalan kebonan, legok balongan (hutan tanami kayu, tebing tanami bambu, tanah datar jadikan kebun, palung jadikan kolam).

Masyarakat sunda memiliki falsafah, bahwa antara manusia dan alam merupakan suatu bagian yang menyatu. Upaya pelestarian hutan dan pemulihan lahan kritis dapat dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal yang seiring dengan kaidah ekologi ini. Gunung dan hutan merupakan bagian dari alam yang dipandang sebagai sumber utama kehidupan, gunung juga diyakini sebagai salah satu tempat yang memberikan unsur sistem tubuh bagi manusia dalam wujud sari pati berupa air. Maka pemeliharaan bagian-bagian gunung pun sama dengan pemeliharaan bagian tubuh manusia.

Pandangan-pandangan tersebut diatas sesuai dengan konsep konservasi. Manusia mempunyai tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Dalam pelaksanaan pemulihan lahan menggunakan istilah sunda: Silih asih, silih asah dan silih asuh yang artinya dalam melakukan pemulihan harus dengan rasa cinta kasih terhadap alam. Kemudian bagaimana kita mengasah kepekaan alam dengan terus belajar kepada alam sehingga kita bisa menentukan bagaimana kita hidup di alam.

Proses pemulihan lahan kritis berbasis kearifan lokal masyarakat sunda meliputi 3 aspek yaitu: penyusunan tata wilayah (rancangan tata ruang), penyusunan tata lampah (rancangan kerja/aksi pemulihan), dan penyusunan tata wayah (rancangan waktu pemulihan).

Aspek penyusunan tata wilayah/ruang dilakukan berdasarkan pemetaan dengan pendekatan kearifan lokal dan kesepakatan dengan pengelola TNGHS sehingga didapat berapa luasan yang dijadikan sebagai :

Leuweung larangan/titipan (tidak boleh diganggu sama sekali, termasuk zona inti pada TNGHS) misalnya kawasan sumber mata air.

Leuweung tutupan (kawasan hutan cadangan, termasuk zona rimba pada sistem zonasi).

Leuweung baladaheun/leuweung lembur (untuk berladang, termasuk zona pemanfaatan pada sistem zonasi). Kawasan ini boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi tetap memperhatikan kelestarian kawasan.

Selanjutnya adalah aspek penyusunan tata lampah berupa tahapan membina salira, balarea kemudian buana. Lampah/Aksi dimulai dari pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat untuk memunculkan kasaliraan (individu) yang mau dan mampu dilibatkan dalam memotivasi masyarakat di lingkungannya.

Setelah muncul individu yang siap menjadi pelopor, dilanjutkan dengan membentuk kabalareaan (kelompok masyarakat) misalnya kelompok tani hutan, kelompok peduli konservasi, masyarakat peduli hutan, dan sebagainya. Pembentukan kelompok ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara kelembagaan dan membuka peluang kreativitas masyarakat dalam mengembangkan berbagai usaha produktif.

Hal ini sejalan dengan etika sunda mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih. Maknanya masyarakat harus kreatif mencari alternatif kegiatan yang menghasilkan tanpa merusak kawasan. Tahap ke tiga dalam tata lampah adalah membina kabuanaan (jejaring yang luas) dengan menyelaraskan program partisipatif dari masyarakat, pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya.

Terakhir adalah aspek penyusunan tata wayah yaitu membagi tahapan waktu pemulihan berdasarkan istilah sunda: nista, madya, utama

Masa nista/sulit yaitu masa merintis diantaranya, menumbuhkan keberpihakan pemerintah desa, misalnya agar dibuat peraturan desa yang mengakomodasi upaya konservasi lahan, menyusun basis data dan program kerja, menggiatkan peran penyuluh kehutanan dalam melakukan pendampingan kegiatan pemulihan lahan, meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat tentang konservasi lahan dan transfer teknologi budidaya tanaman kehutanan.

masa madya/sedang yaitu masa pemeliharaan hasil kegiatan pemulihan lahan kritis

masa utama yaitu masa pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan kritis.

 

III. Kesimpulan

Salah satu upaya untuk memperbaiki kerusakan dan memelihara kelestarian kawasan yaitu dengan pendekatan kearifan lokal. Istilah dan kegiatan yang ada dalam metode kearifan lokal telah dikenal dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar kawasan sejak dahulu. Apabila diselaraskan dengan peraturan pengelolaan taman nasional, metode kearifan lokal ini lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Melalui aturan yang digali dari adat istiadat masyarakat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi dalam pelestarian kawasan hutan taman nasional.