Lebak. Selasa, 22 Maret 2022. Bertempat di kawasan wisata Gunung Luhur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) bersama dengan masyarakat adat Banten Kidul yang tinggal di Kabupaten Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Persamaan Persepsi Batas Kewenangan Pengelolaan Hutan Adat Fungsi Konservasi.
Dalam kegiatan ini hadir sebagai narasumber berbagai figur penting terkait masyarakat adat Lebak, yaitu Wakil Bupati Lebak, H. Edi Sumardi, S.E.; Ketua Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI), H. Sukanta, M.Pd.; Ketua Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan (MPMK), Junaedi Ibnu Jarta; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Enong Suhaeti; serta Kepala Balai TNGHS, Ahmad Munawir, S.Hut, M.Si.
Sebagai hasil dari kegiatan, semua peserta bersepakat untuk mendukung pengakuan legalitas hutan adat oleh negara agar dapat dikelola oleh kasepuhan dengan membacakan deklarasi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Banten Kidul, sebagai berikut:
- Mengakui dan menghormati hak semua orang, keberagaman, kekayaan peradaban dan kebudayaan, yang merupakan warisan bersama umat manusia;
- Melakukan upaya pemanfaatan, perlindungan dan pemulihan sumber daya alam yang berada di wilayah hukum adat Kasepuhan Banten Kidul secara bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- Mendukung dan terlibat dalam upaya-upaya konservasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak guna berkelanjutan budaya dan kearifan lokal masyarakat hukum adat Kasepuhan Banten Kidul.
Memanfaatkan momen kebersamaan dalam rapat koordiasi ini, Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi, S.E., melepasliarkan seekor Elang Jawa yang beliau beri nama Yudisthira, di mana nama dimaksud berarti yang memiliki hati yang baik dalam memperjuangkan rakyat atau masyarakatnya.
